Maroko: Piagam Lingkungan Hidup

Pada 15 Januari, di kota Skhirat, sebelah selatan ibukota Rabat, pemerintah Maroko melaksanakan sebuah proyek lingkungan hidup yang ambisius. Pertemuan, lokakarya dan konferensi antar daerah diadakan, memicu perdebatan nasional mengenai Piagam untuk lingkungan hidup. Usaha (protes) ini kemudian ditanggapi oleh raja Muhammad IV dengan pidato kebijakannya musim panas lalu yang menyatakan pemerintahnya tetap memfokuskan diri pada isu lingkungan hidup.

Piagam untuk Perkembangan Lingkungan dan Ketahanan Hidup, nama resminya, akan melaksanakan antara lain pembangunan 16 observatorium daerah yang akan menyediakan pemerintah dengan laporan tahunan dan rekomendasi mengenai isu lingkungan hidup dan perkembangannya. Langkah awal ini sekarang mempunyai sebuah situs dengan konten interaktif dan sebuah blog yang tersaji dalam tiga bahasa berbeda.

Mabrouk Benazzouz, menulis [Fr] untuk situs berita daerah daring Eljadida.com, menjelaskan bagaimana pendekatan baru ini memegang peranan penting untuk menghukum mereka yang menyebabkan polusi (pencemar polusi). Ia menulis:

L’idée de prise de conscience collective et notamment la prise de conscience nécessaire au niveau de tout un chacun et à commencer par les industriels, a imposé un principe nouveau dans notre pays, celui du pollueur /payeur. Madame la Ministre, explique que « ce principe est nouveau, mais tout le monde donc en a conscience, et nous travaillons progressivement pour le mettre en œuvre, à travers les lois et les décrets appropriés, pour faire en sorte que chacun assume ses responsabilités.”

Ide untuk menyebarkan kesadaran secara kolektif, dimulai dengan industri (pabrik), memberlakukan peraturan baru di negara kita: para pencemar polusi harus bertanggungjawab. Madam Benkhadra [menteri lingkungan hidup dan energi Maroko], menjelaskan bahwa “peraturan ini memang baru, namun semua orang sekarang mengetahuinya, dan kita akan bekerja secara cepat untuk memberlakukannya melalui keputusan perundang-undangan, untuk menjamin bahwa semua orang mempunyai tanggung jawab masing-masing.”

Big Brother Morocco bertanya-tanya [Fr] bila para pembuat keputusan akan menyanggupi ide ini, mengingat proses yang terbuka dan transparan yang dilaksanakan oleh pemerintah:

Quand on sait qu'il y a très peu d'experts en Écologie au Maroc et Nos chers élus locaux s'y connaissent tellement en écologie que le débat sera, bien sur, soporifique. Dormir debout dans une conférence, ça va être possible avec ces débats sur la charte Nationale de l'environnement. Mais heureusement, le débat sera ouvert au Grand Public, à travers internet et le blog/site de la charte. Il y a même un forum -internet- ou Vous pourrez poster vos propositions et répondre à un formulaire. Ce qui est Louable dans tout cela, c'est que l'état “OUVRE” le débat : une première étape pour instaurer à la fois, un dialogue, et surtout de faire impliquer les Marocains dans les actions à entreprendre.

Melihat kurangnya para ahli lingkungan hidup di Maroko – wakil kami bukanlah tipe yang ahli yang diperlukan dalam proses ini – debat ini, saya yakin, akan sangat membosankan. Orang-orang akan tertidur selama debat nasional untuk Piagam Lingkungan Hidup. Untungnya, diskusi ini terbuka untuk umum melalui Internet yang memudahkan masyarakat untuk melayangkan saran-saran dan mengisi survei. Fakta bahwa negara memilih debat “terbuka” merupakan hal yang patut dipuji: langkah pertama untuk menciptakan ruang dialog dan melibatkan warga negara Maroko dalam proses yang akan berlangsung.

Tayyibi A., menulis [Fr] di Architecture et Société – Architecture de terre au Maroc meringkas jadwal untuk proyek tersebut menjelaskan tentang inisiatif ini terinspirasi oleh pengalaman negara Perancis:

Octobre/Novembre 2009 : Elaboration du projet de la charte.
Du 15 janvier au 20 février 2010 : Lancement de la concertation nationale à travers les 16 régions du Royaume.
Mars 2010 : Elaboration du projet final de la Charte.
Le 22 avril 2010 : Adoption officielle de la charte.
Le 25 avril 2010 : Célébration de la journée de la Terre.

Le texte de la Charte […] est fortement inspiré dans sa partie la plus importante (valeurs et principes), des articles de la Charte de l’Environnement adoptée dans la constitution Française en 2005!

Oktober dan November 2009: perincian sebuah proyek.
15 Januari sampai 20 Februari 2010: peluncuran Konsultasi Nasional di 16 daerah kerajaan.
Maret 2010: perincian draft final tentang Piagam.
22 April 2010: adopsi resmi Piagam.
25 April 25 2010: perayaan Hari Bumi. Inti Naskah Piagam sangat terinspirasi oleh Konstitusi Perancis 2005!

Namun beberapa narablog menyesalkan kurangnya konsistensi dalam kebijakan pemerintahan dan kontradiksi antara apa yang sudah diumumkan dan kenyataannya di lapangan. Lbadikho memposkan tentang Sustainable Mediterranean Rif Now! [Fr], mencela apa yang ia gambarkan sebagai perusakan lingkungan hidup besar-besaran pada bagian timur kota Oujda dengan langkah yang diambil oleh gubernur daerah (pejabat tak terpilih, yang ditunjuk berdasarkan peraturan) untuk membalak pepohonan dalam jumlah besar. Ia menulis:

Jusqu’à quand cette situation de Walis/Gouverneurs non élus avec plus de prérogatives et de pouvoir que le député ou le maire élu? […] Tout comme la démocratie et le développement vont de paire, le développement durable et la démocratie ne peuvent avoir lieu l’un sans l’autre de façon durable. Seule une réforme constitutionnelle profonde pourrait épargner à des régions comme l’orientale d’être à la merci d’un Wali exogène à leur choix, et encore mieux, d’une technocratie marocaine qui a prouvé ses limites avec tout le mal qu’elle a faite à Saîdia, dans le plus grand crime contre l’homme et la terre que cette région a connu depuis peut être la colonisation.

Sampai berapa lama [kita harus berada dalam] situasi ini berlangsung dimana para Wali (gubernur) tak terpilih mempunyai hak prerogatif dan kekuasaan yang lebih daripada mereka yang terpilih sebagai wakil atau wali kota? […]  Seperti halnya demokrasi dan perkembangan yang berjalan seiring, perkembangan ketahanan dan demokrasi tidak bisa dilaksanakan tanpa satu sama lain. Hanya reformasi konstitusional yang menyeluruh yang bisa menyelamatkan daerah seperti wilayah bagian Timur dari tindakan buruk Wali yang mereka tidak pilih, dan suatu teknokrasi yang telah terbukti keterbatasannya dalam melindungi kerugian yang telah terjadi di daerah Saidia;  kejahatan terbesar terhadap populasi dan lingkungan hidup yang dihadapi sebuah wilayah mungkin sejak masa penjajahan.

Mulai Percakapan

Relawan, harap log masuk »

Petunjuk Baku

  • Seluruh komen terlebih dahulu ditelaah. Mohon tidak mengirim komentar lebih dari satu kali untuk menghindari diblok sebagai spam.
  • Harap hormati pengguna lain. Komentar yang tidak menunjukan tenggang rasa, menyinggung isu SARA, maupun dimaksudkan untuk menyerang pengguna lain akan ditolak.